Penyusunan RKP melalui Musyawarah Kalurahan Donoharjo 2021

Musyawarah kalurahan merupakan kegiatan yang wajib diselenggarakan karena menjadi dasar regulasi, kebijakan, dan penggunaan anggaran serta hal kunci dalam kegiatan pemerintahan kalurahan.

Musyawarah kalurahan diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dengan mengajak pemerintah kalurahan dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

“Kesadaran yang harus ditumbuhkan tentang anggaran adalah anggaran tidak keluar dari frame. Segala aktivitas penganggaran diselenggarakan atas persetujuan dari BPKal dan urgensi anggaran adalah kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan petunjuk dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” jelas Hadi Rintoko, Lurah Donoharjo dalam sambutannya saat membuka acara Musyawarah Kalurahan Donoharjo di kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Sabtu (26/6/20210).

Mengingat pentingnya masyawarah kalurahan ini, meski masih dalam masa pandemi tetap diselenggarakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara itu Alhalik, Kepala Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman mengingatkan agar merencanakan kegiatan dengan cermat dan memberi perhatian yang ekstra karena banyak kegiatan saat ini yang harus dilakukan bersamaan. Selain penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan, juga menyiapkan APBKal yang harus selesai di bulan Desember.

“Karena itu perlu range waktu yang tepat kapan harus dipersiapkan, kapan harus disidangkan dan kapan harus ditetapkan karena di Donoharjo bersamaan dengan jadwal penyusunan RPJM dan pemilihan lurah,” kata Alhalik.

Alhalik berpesan agar selain anggaran rutin jangan sampai terlewat di RKP, kegiatan penanganan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD) juga tetap dianggarkan untuk mengantisipasi agar tidak terlalu banyak perubahan. “Jika ternyata di akhir tahun tidak ada BLT DD, anggaran bisa digeser untuk kegiatan lain,” jelas Alhalik lagi.

Sementara itu Ketua BPKal Donoharjo, Fajar Krismasto menjelaskan bahwa penyelenggaraan musyawarah kalurahan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol ketat. Penjaringan aspirasi di masa pandemi tidak mungkin dilakukan dengan tatap muka, karena itu BPKal menjalankan observasi dan interview ke padukuhan serta menerima aspirasi secara online. Hal ini dimaksudkan agar tetap bisa menampung dan menindaklanjuti keinginan warga meski dalam kondisi yang terbatas. “Keberhasilan pemerintah kalurahan tidak lepas dari kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Karena itu BPKal berusaha ikut menyempurnakan dengan selalu berkoordinasi. Apapun yang dilakukan pemerintah kalurahan sudah melalui musyawarah dengan BPKal. BPKal juga sudah berusaha menjalankan tugas dengan sebaiknya dalam hal perencanaan, pengawasan, dan evaluasi,” jelas Fajar Krismanto lagi. (Endarwati/KIM Donoharjo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*